Harga Gabah dan Beras Bakal Naik
JAKARTA-- Komisi IV DPR tetap memperjuangkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dalam anggaran perubahan (APBNP) 2006.
Langkah itu dilakukan komisi yang membidani pertanian ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di daerah-daerah surplus seperti Sulsel.
Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Perum Bulog, Senin 3 Juli kemarin, 16 anggota komisi yang hadir mayoritas menginginkan kenaikan HPP tersebut. Salah satu alasannya adalah meningkatkan sarana produksi (Saprodi) pertanian. Kalau tidak dibarengi kenaikan HPP maka sektor pertanian bisa lesu.
Anggota Komisi IV dari FPKS, Tamsil Linrung mengatakan, meski Perum Bulog dalam rapat dengar pendapat menilai belum perlu dilakukan kenaikan HPP gabah dan beras, namun dewan menilai sudah seharusnya ada kenaikan harga.
"Pastinya ada kenaikan. Tadi, Bulog cuma meminta sebaiknya kenaikannya jangan pada anggaran perubahan 2006. Tapi nanti pada 2007 baru diberlakukan secara efektif," katanya.
Tapi masalahnya kalau HPP tidak dinaikkan tahun ini sambung legislator asal Sulsel ini, pada 2006 harga pupuk sudah naik. Demikian halnya dengan sarana produksi lainnya. Olehnya itu petani sudah seharusnya diberikan insentif positif supaya mereka tetap mempunyai semangat untuk bertani.
"Jadi pada 2006 pun saya yakin akan ada kenaikan HPP untuk gabah dan beras. Kalaupun dalam 2006 ini HPP tidak naik, maka kenaikan itu pasti terjadi pada 2007," tandasnya.
Hanya saja memang yang perlu dipikirkan kenaikan HPP nantinya, tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Karena itulah fungsi PSO Bulog harus benar-benar diperankan. Bagaimana agar raskin itu dapat terdistribusikan dengan baik sehingga dijangkau oleh orang-orang yang memiliki daya beli yang rendah.
Selanjutnya ditegaskan bahwa kenaikan HPP ini, ancang-ancangnya di atas 10 persen. "Jadi kalau sekarang HPP beras Rp3.550/kg maka nantinya setelah naik kira-kira sekitar empat ribuan," tambahnya.
Secara terpisah, Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo
mengatakan, kenaikan HPP itu bukan urusan Bulog melainkan itu urusan pemerintah. "Kita hanya sebatas operator saja," katanya.
Pihaknya sambung dia, hanya menyarankan sebaiknya 2006 ini, HPP tidak dinaikkan. Mengapa? Kalau itu dilakukan maka akan memicu kenaikan harga eceran beras. Itu menurutnya sama saja akan memberatkan konsumen. Khususnya konsumen berpenghasilan rendah di perkotaan.
Atas dasar itulah sehingga pihaknya meminta nanti 2007 baru HPP dinaikkan. Itu pun harus disesuaikan dengan situasi perkembangan harga beras regional dan internasional mengingat tingkat harga saat ini sudah relatif tinggi.
Dalam laporan Perum Bulog kemarin, disebutkan bahwa berdasarkan Inpres No.13/2005 secara nasional, pengadaan gabah dan beras dalam negeri dalam rangka pelaksanaan harga pembelian pemerintah (HPP) dilakukan oleh Perum Bulog.
Adapun realisasinya sampai pada 28 Juni 2006 sebanyak 1.154.988 ton, terdiri dari 861.851 ton gabah dan 607.713 ton beras. Jika dibanding pada periode yang sama tahun 2005, maka tahun ini masih lebih sedikit 170.495 ton (12,89 persen). Sedikitnya pengadaan tahun ini disebabkan oleh relatif tingginya harga gabah di tingkat petani karena adanya perubahan pola perdagangan beras terutama perdagangan antarpulau yang disinyalir akibat ketatnya pelarangan beras impor ilegal.
Sumber : ars/Fajar, 4 Juli 2006