Demi Tegaknya Keadilan dan Kesejahteraan...

| Beranda | | Liputan Media | | Resume Berita | | Siaran Pers | | Aktivitas | | Artikel | | Berita Foto |

Wednesday, July 12, 2006


Harga Gabah dan Beras Bakal Naik

JAKARTA-- Komisi IV DPR tetap memperjuangkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dalam anggaran perubahan (APBNP) 2006.
Langkah itu dilakukan komisi yang membidani pertanian ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di daerah-daerah surplus seperti Sulsel.
Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Perum Bulog, Senin 3 Juli kemarin, 16 anggota komisi yang hadir mayoritas menginginkan kenaikan HPP tersebut. Salah satu alasannya adalah meningkatkan sarana produksi (Saprodi) pertanian. Kalau tidak dibarengi kenaikan HPP maka sektor pertanian bisa lesu.
Anggota Komisi IV dari FPKS, Tamsil Linrung mengatakan, meski Perum Bulog dalam rapat dengar pendapat menilai belum perlu dilakukan kenaikan HPP gabah dan beras, namun dewan menilai sudah seharusnya ada kenaikan harga.
"Pastinya ada kenaikan. Tadi, Bulog cuma meminta sebaiknya kenaikannya jangan pada anggaran perubahan 2006. Tapi nanti pada 2007 baru diberlakukan secara efektif," katanya.
Tapi masalahnya kalau HPP tidak dinaikkan tahun ini sambung legislator asal Sulsel ini, pada 2006 harga pupuk sudah naik. Demikian halnya dengan sarana produksi lainnya. Olehnya itu petani sudah seharusnya diberikan insentif positif supaya mereka tetap mempunyai semangat untuk bertani.
"Jadi pada 2006 pun saya yakin akan ada kenaikan HPP untuk gabah dan beras. Kalaupun dalam 2006 ini HPP tidak naik, maka kenaikan itu pasti terjadi pada 2007," tandasnya.
Hanya saja memang yang perlu dipikirkan kenaikan HPP nantinya, tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Karena itulah fungsi PSO Bulog harus benar-benar diperankan. Bagaimana agar raskin itu dapat terdistribusikan dengan baik sehingga dijangkau oleh orang-orang yang memiliki daya beli yang rendah.
Selanjutnya ditegaskan bahwa kenaikan HPP ini, ancang-ancangnya di atas 10 persen. "Jadi kalau sekarang HPP beras Rp3.550/kg maka nantinya setelah naik kira-kira sekitar empat ribuan," tambahnya.
Secara terpisah, Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo
mengatakan, kenaikan HPP itu bukan urusan Bulog melainkan itu urusan pemerintah. "Kita hanya sebatas operator saja," katanya.
Pihaknya sambung dia, hanya menyarankan sebaiknya 2006 ini, HPP tidak dinaikkan. Mengapa? Kalau itu dilakukan maka akan memicu kenaikan harga eceran beras. Itu menurutnya sama saja akan memberatkan konsumen. Khususnya konsumen berpenghasilan rendah di perkotaan.
Atas dasar itulah sehingga pihaknya meminta nanti 2007 baru HPP dinaikkan. Itu pun harus disesuaikan dengan situasi perkembangan harga beras regional dan internasional mengingat tingkat harga saat ini sudah relatif tinggi.
Dalam laporan Perum Bulog kemarin, disebutkan bahwa berdasarkan Inpres No.13/2005 secara nasional, pengadaan gabah dan beras dalam negeri dalam rangka pelaksanaan harga pembelian pemerintah (HPP) dilakukan oleh Perum Bulog.
Adapun realisasinya sampai pada 28 Juni 2006 sebanyak 1.154.988 ton, terdiri dari 861.851 ton gabah dan 607.713 ton beras. Jika dibanding pada periode yang sama tahun 2005, maka tahun ini masih lebih sedikit 170.495 ton (12,89 persen). Sedikitnya pengadaan tahun ini disebabkan oleh relatif tingginya harga gabah di tingkat petani karena adanya perubahan pola perdagangan beras terutama perdagangan antarpulau yang disinyalir akibat ketatnya pelarangan beras impor ilegal.

Sumber : ars/Fajar, 4 Juli 2006

Presiden Keluarkan Tanggap Darurat
* Wapres dan Sejumlah Anggota DPR RI ke Sinjai

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Satkorlak serta TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat pascabencana banjir di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Utamanya mempercepat pelayanan kesehatan bagi warga yang luka-luka.
Presiden Yudhoyono menegaskan hal tersebut ketika menerima pimpinan dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Istana Negara, kemarin.
"Sebagai orang yang beriman dan berilmu, kita paham bahwa ada bencana alam yang memang tidak bisa dicegah dan dihindari seperti gempa tektonik dan tsunami. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita merespon hal itu dengan cepat dan tepat,” katanya.
Presiden mengatakan, ada bencana alam yang tidak dapat diantisipasi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun ada pula bencana alam yang diakibatkan karena kesalahan manusia, seperti banjir akibat hutan yang digunduli.
Banjir bandang dengan skala besar yang melanda sejumlah Kabupaten di Sulsel mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas, puluhan warga lainnya masih dinyatakan hilang dan rumah-rumah dan prasarana umum rusak berat.
Korban tewas terbanyak berada di Kabupaten Sinjai Timur dan Utara. Warga lainnya yang menjadi korban berasal dari Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Selayar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Sidrap, di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan bahwa Depsos telah mengajukan tambahan dana taktis penanggulangan bencana alam ke Kementerian Koordinator Kesra sebesar Rp500 miliar. Pasalnya, dana taktis pada APBN 2006 sebesar Rp 200 miliar telah habis digunakan untuk menangani pengungsi Merapi dan gempa Jateng-Yogya.
Bachtiar menjelaskan, Departemen Keuangan secara prinsip telah menyetujui untuk mengalokasikan kenaikan dana taktis Depdos menjadi sebesar Rp500 miliar yang menjadi bagian dari dana taktis Kementrian Koordinator Kesra sebesar Rp1,7 triliun. Dana itu akan cair pascapembahasan APBN-P 2006 Juli mendatang. “Yang jelas menkeu bisa memahami keadaan dan tambahan permintaan Depsos," ujarnya.

* Wapres akan ke Sinjai
Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, tak urung membuat muram wajah Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. JK menyatakan duka dan belasungkawanya yang dalam atas musibah yang merenggut 100 lebih nyawa manusia itu.
Meskipun demikian, Wapres sangat menyesalkan kesalahan manusia yang tidak menjaga alam. Menurut dia, banjir bandang di aliran Sungai Mangontong itu terjadi akibat pembalakan hutan secara liar.
"Karena terjadi hujan 3 hari berturut-turut tentu menimbulkan air bah. Ditambahkan lagi Gunung Bawakaraeng, saya kira ada juga penggundulan," ujar Jusuf Kalla saat jumpa pers di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.
JK menengara bahwa penyebab banjir dan tanah longsor akibat penebangan liar itu karena terindikasi dari munculnya air bah yang secara tiba-tiba dari hutan gundul di hutan Sinjai.
Selanjutnya wapres mengatakan, pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan peralatan medis serta uang tunai Rp1 miliar. Dana tersebut berasal dari Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) untuk dana tanggap darurat di Kabupaten Sinjai dan kabupaten lainnya.
Sementara itu, terkait dana untuk rehabilitasi pascabanjir bandang, Wapres mengaku belum bisa memprediksi karena masih dihitung kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang tersebut.
Bantuan berupa obat-obatan, selimut, serta beras, sudah dikirim sejak kemarin siang. Penanganannya, menurut JK, akan dilaksanakan oleh satkorlak, gubernur, dan bupati. Pemerintah pusat, kata dia, hanya membantu pemda dalam penanganan bencana alam itu.
''Sistemnya memang begitu. Untuk pengobatan tim dokter didatangkan dari Makassar. Dana juga akan dibantu Rp1 miliar dari Bakornas. Korban nanti dibantu rehabilitasi, jumlahnya tergantung berapa rusaknya," ujar JK.
Karena sejumlah ruas jalan rusak, ada dua jalan provinsi yang akan dilalui untuk mengantar bantuan tersebut, yaitu melalui Kabupaten Bone yang jalannya masih baik. Sementara itu, jalan dari Bulukumba yang terputus, akan segera diperbaiki.
Hingga saat ini, jumlah warga yang tewas menurut laporan Pemda yang masuk melalui Bakornas mencapai 120 orang. Namun jumlah itu masih bisa membengkak menjadi 150 orang.
Untuk mengetahui kondisi riilnya, wapres akan meninjau lokasi banjir bandang pada Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Juni, mendatang.
Disinggung soal bencana yang tiada henti saat pemerintahannya, JK mengatakan di Indonesia memang sering terjadi bencana. "Sejak dulu di Indonesia tidak pernah tidak terjadi bencana. Dulu saat jadi Menko Kesra selama tiga tahun saya tangani delapan bencana," tuturnya.
Apalagi, kata dia, negara RI ini luas. Dibandingkan Singapura hanya seperti satu kota.

* Identifikasi Kerusakan

Sejumlah anggota DPR RI asal Sulsel, dipastikan berkunjung ke lokasi bencana banjir di Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Luwu Utara, Kamis 22 Juni, hari ini. Kunjungan di luar agenda parlemen ini guna mengindentifikasi kerusakan pascabanjir yang melanda empat kabupaten itu.
Selain anggota Komisi V, dalam rombongan itu juga ikut legislator asal Sulsel yang duduk di Panitia Anggaran DPR RI. Ada harapan, pemerintah pusat bersedia menguncurkan anggaran guna membantu rekonstruksi rumah korban dan sarana lain yang diterpa banjir bandang itu.
Dari Bandara Hasanuddin Makassar, lokasi pertama yang dikunjungi para anggota DPR adalah Sinjai. Dari daerah yang dipimpin Andi Rudiyanto Asapa ini, selanjutnya ‘tim identifikasi’ ini bergerak ke kabupaten lainnya.
"Kebetulan pekan depan kami menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum. Jadi hasil identifikasi kerusakan akibat banjir di Sulsel segera kami sampaikan," kata Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi V DPR RI.
Hal senada juga dilontarkan Sekretaris Tim Verifikasi Bencana Alam Panitia Anggaran DPR RI, Tamsil Linrung. Kader Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, bersama anggota DPR lainnya yang berasal dari Sulsel akan melihat langsung kondisi daerah konstituen mereka yang dilanda bencana.
Koordinator Panitia Anggaran Komisi V, Malkan Amin, juga membenarkan rencana kunjungan itu. Namun, Malkan belum bersedia berkomentar banyak sebelum melihat kondisi daerah bencana. Yang pasti, kunjungan ini terkait tugas mereka sebagai wakil rakyat.
Menyinggung soal bantuan, Abdul Hadi Djamal menyatakan sudah menyalurkan sebagian dana untuk korban banjir melalui DPW dan DPD Partai Amanat Nasional. Langkah serupa juga dilakukan parpol lain. "Tapi dalam kunjungan ini mudah-mudahan juga ada bantuan pribadi," kata Abdul Hadi Djamal.

Sumber : Anita Anggriany dan Buyung Maksum/Fajar, 22 Juni 2006