Pemerintah Harus Protes Pecekalan Tamsil Linrung

JAKARTA--MIOL: Pemerintah Indonesia harus melakukan protes kepada Kanada yang mencekal Tamsil Linrung masuk ke negara mereka. Kanada harus menghormati posisi Tamsil sebagai wakil rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (24/3).
Menurut Maarif, pemerintah Kanada harusnya melihat bahwa Tamsil sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ada satupun insiden teror yang terjadi. Dia melanjutkan ketakutan Kanada justru menunjukkan tunduknya mereka pada negara Amerika Serikat (AS) serta teror rasa takut yang selama ini dikampanyekan AS.
Padahal bila mau berpikir sehat, lanjut Ma'arif, Kanada harusnya lebih ingat untuk menghormati posisi Tamsil sebagai anggota dewan yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.
"Seharusnya mereka menghormati anggota parlemen Indonesia dan melindunginya. Tidak layak Kanada melakukan (pencekalan) itu," tandas Ma'arif yang berada di Yogyakarta saat dihubungi.
Dia juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan pada Tamsil sekaligus memprotes tindakan Kanada. "Saya sendiri tidak terlalu sepakat dengan ide-ide dia(Tamsil). Tapi terlepas dari itu, dia adalah pejabat negara, anggota dewan yang harus dihormati oleh siapapun," tandasnya.
Secara terpisah, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan tindakan pencekalan oleh Kanada sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Sebagai mitra dagang terbesar AS, Kanada sangat tunduk pada kebijakan luar negeri yang diterapkan AS termasuk kebijakan pencekalan terhadap orang-orang yang dianggap memusuhi AS.
Dia melanjutkan peristiwa dugaan Tamsil membawa bahan peledak ke Filipina serta kritik-kritik Tamsil terhadap kebijakan luar negeri AS telah membuat dia dianggap musuh dan tidak boleh masuk ke negara sekutunya.
"Dan itu biasa. Banyak profesor dan ahli yang dicekal juga. Misalnya presiden Hugo Chavez yang banyak mengkritik AS, itu juga dicekal meskipun dari sudut pandang kita orang-orang itu benar," tandasnya.
Azyumardi juga mengaku bahwa dalam salah satu kunjungan Presiden AS George W Bush ke Bali, dirinya pernah mengingatkan AS untuk mengurangi kebijakan cekal. Seharusnya, lanjut Azyumardi, AS dan negara sekutunya tidak menolak kunjungan tokoh dari negara manapun, apalagi pejabat negaranya.
"Saya katakan juga kebijakan seperti itu tidak akan menolong, namun hanya akan memperburuk citra AS di mata masyarakat dunia. Tapi bagaimana lagi kalau itu sudah menjadi kebijakan keamanan mereka," jelasnya. (MJ/OL-06)
(Sumber: Media Indonesia, [24/3/2007] Penulis: Markus Junianto Sihaloho)

Kanada Cekal Tamsil Linrung

Makassar, Tribun -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Tamsil Linrung, dicekal saat akan terbang ke Kanada melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Rabu (21/3) pagi. Visa politisi asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini dibatalkan secara sepihak oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada yang mengeluarkan visa tersebut.

"Saya kaget karena staf Cathay Pacific mengatakan visa saya sudah dibatalkan oleh Kedubes Kanada sehingga tidak bisa terbang ke Kanada. Saya diminta menghubungi petugas kedubes," ujar Tamsil kepada Tribun, Kamis (22/3).

Kedubes Kanada mengungkapkan tiga alasan sehingga visa bernomor V070300157 yang berlaku enam bulan itu dibatalkan. Selain pernah ditahan di Filipina, Tamsil juga dituding terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan organisasi Kompak yang anggotanya dinilai melakukan serangkaian aksi kekerasan di sejumlah daerah di Sulawesi.

Meski Tamsil gagal berangkat, namun 12 anggota DPR lainnya tetap berangkat karena visa mereka tidak bermasalah. Sementara Tamsil diminta menghubungi staf Kedubes Kanada bernama Cindy.

Menyusul pembatalan tersebut, PKS menyampaikan protes keras kepada Kedubes Kanada. Fraksi PKS di DPR juga mendesak Ketua DPR RI Agung Laksono menyampaikan hal serupa. Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Baasyir Bermawi mengaku tak mengetahui kasus tersebut dan baru mendapat informasi dari Tribun. "Belum ada laporan yang masuk," katanya.

Ke Kedubes

Tamsil baru mengetahui pembatalan visa tersebut saat check in di counter Cathay Pacific di Bandara Soekarno-Hatta. Pria asal Kabupaten Pangkep ini bersama 12 anggota Komisi IV DPR RI lainnya yang dipimpin politisi Golkar Bomer Pasaribu akan bertolak ke Kanada untuk melakukan studi banding Rancangan Undang-Undang tentang Pesisir.

Tamsil tiba di Cengkareng sekitar pukul 06.30 WIB. Pesawat yang akan ditumpangi dijadwalkan terbang pukul 09.00. Namun, dia terkejut saat staf Cathay terkesan mengulur-ulur waktu dan beberapa kali menghubungi seseorang seraya membalik lembaran-lembaran di paspor berwarna biru tersebut.

Sebagai pejabat negara, paspor Tamsil berwarna biru dan dikeluarkan oleh departemen luar negeri. Sementara untuk warga negara biasa paspor yang digunakan diterbitkan oleh ditjen imigrasi dan berwarna hijau.

Sekitar satu jam sebelum keberangkatan, barulah Tamsil mendapat kabar soal pembatalan visanya itu. Dia terkejut karena pihaknya sudah mendapat persetujuan izin keberangkatan ke luar negeri oleh departemen luar negeri. Izin tersebut ditandatangani Kepala Subdit Paspor Deplu M Gufran.

Setelah membuat janji dengan Cindy, Tamsil menuju ke Kedubes Kanada di bilangan Jakarta Pusat untuk menyampaikan protes atas pembatalan visa tersebut.

"Saya sudah memberi klarifikasi terhadap ketiga tuduhan mereka. Tapi, mereka tetap tidak mau mengerti. Makanya saya protes keras atas peristiwa buruk ini. Saya meminta Fraksi PKS meminta klarifikasi dan kepada pihak yang terkait dengan pembatalan ini untuk meminta maaf," tegas Tamsil.

Tudingan ICG

Dalam laporan Sidney Joney di International Crisis Group (ICG) yang berjudul Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates in Poso and Maluku, Tamsil disebut-sebut sebagai anggota JI.

Di bagian laporan itu, Sidney mengulas peran Tamsil dalam bagian Laskar Jundullah in Poso. Menurut Jones, Laskar Jundullah didirikan September 2000, sebagai sayap militer dari The Preparatory Committee for Upholding Islamic Law atau Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).

"Laskar Jundullah dikomandoi oleh Agus Dwikarna, anggota JI yang ditahan di Filipina," kata Jones. Dalam bekerja, kata Jones, Agus berhubungan dekat dengan Syawal, anggota JI lainnya, dan Tamsil, yang ditangkap bersama Agus di Filipina, Maret 2002.

Pada 2003, Tamsil menerbitkan buku Manilagate: Kontroversi Penangkapan Tamsil Linrung, yang mengulas secara detail alasan ia ditangkap di Filipinan dan kemudian dibebaskan beberapa hari kemudian. Sedangkan Agus masih menjalani hukuman di Filipina setelah divonis 17 tahun penjara. "Apa yang dituduhkan kepada saya, semuanya tidak betul. Pemerintah Filipinan sudah menyatakan saya tidak bersalah. Tuduhan saya terkait JI itu juga mengada-ada," tegas Tamsil.

Tuding AS

Menyusul pencekalan Tamsil, Kepala Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS yang juga anggota Komisi III DPR, Suryama M Sastra menyatakan, pencekalan tersebut tidak lain sebuah skenario besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS).

"Saya berharap, kejadian ini tidak lain sebagai kecelakaan diplomasi yang dilakukan oleh Dubes Kanada di Indonesia. Masalah ini harus dijelaskan oleh Dubes Kanada secara umum kepada DPR dan secara kusus kepada PKS. Tidak terlalu sulit siapa dibalik ini. Ada persekutuan antara Kanada dengan Amerika Serikat, termasuk teman-temannya. Ini dibawah komando Amerika," tegas Suryama.

Menurutnya, pencekalan tersebut tidak lain sebagai bentuk paranoid dunia barat terhadap kalangan Islam di Indonesia.

Dia menegaskan, Tamsil adalah anggota partai politik Islam yang didirikan atas dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia. "Saat ini Pak Tamsil itu adalah wakil rakyat Indonesia. Artinya, pencekalan itu, walaupun kita bisa pahami sebagai hak pemerintah mereka untuk menerima atau menolak, itu jelas memperlihatkan sikap permusuhan terhadap bangsa Indonesia. Apalagi, yang dicekal adalah seorang wakil rakyat, wakil bangsa Indonesia " tegas Suryama. PKS juga akan meminta kepada DPR sebagai institusi untuk melakukan advokasi kepada anggotanya yang dituduh, dilecehkan seperti itu oleh perwakilan asing di Indonesia.

Tugas Negara

Anggota fraksi PKS lainnya, Suripto, juga marah besar atas kasus pencekalan tersebut. Dia menilai pencekalan itu sebagai bentuk penghinaan kepada anggota DPR RI dan juga kepada Pemerintah Indonesia.

Anggota Dewan Pakar DPP PKS ini mengatakan, keberangkatan Tamsil adalah bagian dari tugas negara. Yang bersangkutan juga tidak tersangkut masalah hukum ataupun masuk dalam daftar cekal imigrasi atau kejaksaan agung.

"Paspor dan dokumen lainnya sah, namun tiba-tiba dilarang keluar negeri hanya karena maskapai penerbangan mendapat informasi dari Kedutaan Kanada terkait isu isu yang sudah masa lalu yang sebenarnya sudah clear dan terselesaikan," paparnya.

Tanggapi Dingin

Dikonfirmasi terpisah, staf Kedubes Kanada tak bersedia berkomentar banyak mengenai pembatalan visa Tamsil Linrung. Cindy yang ditemui Tamsil di kedutaan, mengatakan, persoalan pembatalan visa adalah masalah yang sangat spesifik dan rahasia.

Dia mengatakan, hal tersebut menyangkut pribadi pemohon visa. Karena itu tidak ada staf kedubes bisa sembarangan memberikan penjelasan.

"Saya tidak boleh bicara sembarangan mengenai pembatalan visa. Sebab itu adalah masalah pribadi- pribadi pemohon visa," kata Cindy ketika dikontak lewat telepon selulernya. Ketika disinggung kemungkinan pembatalan visa Tamsil terkait dengan isu terorisme, Cindy lagi-lagi mengelak. "Tak seorang pun (staf Kedubes) bisa memberikan komentar mengenai sesuatu hal yang menjadi ketetapan pemerintah kami (Kanada)," elak Cindy yang mennggapi dingin kasus tersebut. Dia juga mengaku tidak punya otoritas untuk mengomentari segala sesuatu menyangkut persoalan visa dan paspor.

Imigrasi

Sesaat setelah mendapat informasi itu, dirjen imigrasi langsung menugaskan bawahannya untuk mengecek pencekalan Tamsil. "Masa, ada informasi begitu? Saya baru tahu dari Anda. Kejadiannya di mana? Sampai pulang dari kantor, saya belum dapat informasi pencekalan anggota DPR," jenderal polisi berbintang dua ini.

Basyir pun mengontak petugs imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa saat kemudian, Basyir pun karena pihak Ditjen Imigrasi tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan atas nama Tamsil Linrung. "Setahu saya, imigrasi tidak ada mencekal anggota DPR saat ini,"

Juru bicara Ditjen Imigrasi Supriatna Anwar pun berkomentar senada.

Namun saat diberitahu bahwa pencekalan dilakukan pihak Kedubes Kanada, Anwar mengaku heran dan tak memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi. (JBP/amb/abs/why/bie)

(Sumber: Harian Tribun Timur [23/3/2007])

PKS Ingin Duetkan Aksa dengan Tamsil

MAKASSAR--Partai Keadilan Sejahtera ingin menyandingkan Tamsil Linrung dengan Aksa Mahmud dalam pemilihan gubernur Sulsel, 2007 mendatang. Aksa akan diplot sebagai kandidat gubernur sedangkan Tamsil sebagai calon wakil gubernur.
Hanya saja, PKS masih menunggu sikap resmi Aksa. Sejauh ini Wakil Ketua MPR RI itu belum memastikan kesediaannya untuk ikut bertarung dalam suksesi nanti. Aksa masih menunggu dan mempertimbangkan konstalasi politik di Sulsel.
Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin di ruang kerjanya, Selasa 25 Juli kemarin mengatakan, Aksa Mahmud merupakan calon kuat yang diincar PKS untuk berdampingan dengan Tamsil. Berdasarkan hasil survei internal PKS, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu paling menguat.
"Kita berharap agar beliau (Aksa, red) secepatnya mengeluarkan pernyataan sikap. Kalau perlu sebelum konvensi Partai Golkar. Karena kalau terlambat, kita bisa repot nantinya," ucap Akmal.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel itu menambahkan, pihaknya sengaja meminta agar Aksa cepat menyatakan sikap. Ini agar PKS dapat segera mengadakan pertemuan-pertemuan dengan partai yang berkoalisi dengannya.
Lalu bagaimana dengan posisi Tamsil Linrung? menurutnya, kalau Aksa jadi diusung PKS sebagai calon kosong satu, maka Tamsil akan diposisikan sebagai kosong dua. Tetapi menurut Akmal, itu semua masih bergantung dari perkembangan politik nantinya.
"Kita lihat saja realitas nantinya. Kalau pak Aksa di kosong satu karena ketokohannya, maka bisa saja Tamsil di kosong dua. Cukup ideal kalau mereka berdua dipaketkan," tandasnya.
Namun lanjutnya, sejauh ini PKS belum memiliki kesimpulan mengenai posisi tersebut. Yang jelas kata Akmal, pihaknya masih menunggu sikap Aksa. Jika Aksa menyatakan bersedia, maka hampir dipastikan koalisi antara PKS dengan PBR sudah jelas, karena PBR juga menginginkan Aksa sebagai kandidatnya.
"Koalisi antara PBR terbuka lebar. Bahkan kita berharap agar segera menjalin komunikasi dengan PBR, karena sejauh ini kita belum komunikasikan hal itu," ungkapnya.

(Dimuat Harian Fajar, 26 Juli 2006)

PKS Ingin Duetkan Aksa dengan Tamsil

MAKASSAR--Partai Keadilan Sejahtera ingin menyandingkan Tamsil Linrung dengan Aksa Mahmud dalam pemilihan gubernur Sulsel, 2007 mendatang. Aksa akan diplot sebagai kandidat gubernur sedangkan Tamsil sebagai calon wakil gubernur.
Hanya saja, PKS masih menunggu sikap resmi Aksa. Sejauh ini Wakil Ketua MPR RI itu belum memastikan kesediaannya untuk ikut bertarung dalam suksesi nanti. Aksa masih menunggu dan mempertimbangkan konstalasi politik di Sulsel.
Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin di ruang kerjanya, Selasa 25 Juli kemarin mengatakan, Aksa Mahmud merupakan calon kuat yang diincar PKS untuk berdampingan dengan Tamsil. Berdasarkan hasil survei internal PKS, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu paling menguat.
"Kita berharap agar beliau (Aksa, red) secepatnya mengeluarkan pernyataan sikap. Kalau perlu sebelum konvensi Partai Golkar. Karena kalau terlambat, kita bisa repot nantinya," ucap Akmal.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel itu menambahkan, pihaknya sengaja meminta agar Aksa cepat menyatakan sikap. Ini agar PKS dapat segera mengadakan pertemuan-pertemuan dengan partai yang berkoalisi dengannya.
Lalu bagaimana dengan posisi Tamsil Linrung? menurutnya, kalau Aksa jadi diusung PKS sebagai calon kosong satu, maka Tamsil akan diposisikan sebagai kosong dua. Tetapi menurut Akmal, itu semua masih bergantung dari perkembangan politik nantinya.
"Kita lihat saja realitas nantinya. Kalau pak Aksa di kosong satu karena ketokohannya, maka bisa saja Tamsil di kosong dua. Cukup ideal kalau mereka berdua dipaketkan," tandasnya.
Namun lanjutnya, sejauh ini PKS belum memiliki kesimpulan mengenai posisi tersebut. Yang jelas kata Akmal, pihaknya masih menunggu sikap Aksa. Jika Aksa menyatakan bersedia, maka hampir dipastikan koalisi antara PKS dengan PBR sudah jelas, karena PBR juga menginginkan Aksa sebagai kandidatnya.
"Koalisi antara PBR terbuka lebar. Bahkan kita berharap agar segera menjalin komunikasi dengan PBR, karena sejauh ini kita belum komunikasikan hal itu," ungkapnya.

(Dimuat Harian Fajar, 26 Juli 2006)

PKS Ingin Duetkan Aksa dengan Tamsil

MAKASSAR--Partai Keadilan Sejahtera ingin menyandingkan Tamsil Linrung dengan Aksa Mahmud dalam pemilihan gubernur Sulsel, 2007 mendatang. Aksa akan diplot sebagai kandidat gubernur sedangkan Tamsil sebagai calon wakil gubernur.
Hanya saja, PKS masih menunggu sikap resmi Aksa. Sejauh ini Wakil Ketua MPR RI itu belum memastikan kesediaannya untuk ikut bertarung dalam suksesi nanti. Aksa masih menunggu dan mempertimbangkan konstalasi politik di Sulsel.
Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin di ruang kerjanya, Selasa 25 Juli kemarin mengatakan, Aksa Mahmud merupakan calon kuat yang diincar PKS untuk berdampingan dengan Tamsil. Berdasarkan hasil survei internal PKS, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu paling menguat.
"Kita berharap agar beliau (Aksa, red) secepatnya mengeluarkan pernyataan sikap. Kalau perlu sebelum konvensi Partai Golkar. Karena kalau terlambat, kita bisa repot nantinya," ucap Akmal.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel itu menambahkan, pihaknya sengaja meminta agar Aksa cepat menyatakan sikap. Ini agar PKS dapat segera mengadakan pertemuan-pertemuan dengan partai yang berkoalisi dengannya.
Lalu bagaimana dengan posisi Tamsil Linrung? menurutnya, kalau Aksa jadi diusung PKS sebagai calon kosong satu, maka Tamsil akan diposisikan sebagai kosong dua. Tetapi menurut Akmal, itu semua masih bergantung dari perkembangan politik nantinya.
"Kita lihat saja realitas nantinya. Kalau pak Aksa di kosong satu karena ketokohannya, maka bisa saja Tamsil di kosong dua. Cukup ideal kalau mereka berdua dipaketkan," tandasnya.
Namun lanjutnya, sejauh ini PKS belum memiliki kesimpulan mengenai posisi tersebut. Yang jelas kata Akmal, pihaknya masih menunggu sikap Aksa. Jika Aksa menyatakan bersedia, maka hampir dipastikan koalisi antara PKS dengan PBR sudah jelas, karena PBR juga menginginkan Aksa sebagai kandidatnya.
"Koalisi antara PBR terbuka lebar. Bahkan kita berharap agar segera menjalin komunikasi dengan PBR, karena sejauh ini kita belum komunikasikan hal itu," ungkapnya.

(Dimuat Harian Fajar, 26 Juli 2006)

Harga Gabah dan Beras Bakal Naik

JAKARTA-- Komisi IV DPR tetap memperjuangkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dalam anggaran perubahan (APBNP) 2006.
Langkah itu dilakukan komisi yang membidani pertanian ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di daerah-daerah surplus seperti Sulsel.
Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Perum Bulog, Senin 3 Juli kemarin, 16 anggota komisi yang hadir mayoritas menginginkan kenaikan HPP tersebut. Salah satu alasannya adalah meningkatkan sarana produksi (Saprodi) pertanian. Kalau tidak dibarengi kenaikan HPP maka sektor pertanian bisa lesu.
Anggota Komisi IV dari FPKS, Tamsil Linrung mengatakan, meski Perum Bulog dalam rapat dengar pendapat menilai belum perlu dilakukan kenaikan HPP gabah dan beras, namun dewan menilai sudah seharusnya ada kenaikan harga.
"Pastinya ada kenaikan. Tadi, Bulog cuma meminta sebaiknya kenaikannya jangan pada anggaran perubahan 2006. Tapi nanti pada 2007 baru diberlakukan secara efektif," katanya.
Tapi masalahnya kalau HPP tidak dinaikkan tahun ini sambung legislator asal Sulsel ini, pada 2006 harga pupuk sudah naik. Demikian halnya dengan sarana produksi lainnya. Olehnya itu petani sudah seharusnya diberikan insentif positif supaya mereka tetap mempunyai semangat untuk bertani.
"Jadi pada 2006 pun saya yakin akan ada kenaikan HPP untuk gabah dan beras. Kalaupun dalam 2006 ini HPP tidak naik, maka kenaikan itu pasti terjadi pada 2007," tandasnya.
Hanya saja memang yang perlu dipikirkan kenaikan HPP nantinya, tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Karena itulah fungsi PSO Bulog harus benar-benar diperankan. Bagaimana agar raskin itu dapat terdistribusikan dengan baik sehingga dijangkau oleh orang-orang yang memiliki daya beli yang rendah.
Selanjutnya ditegaskan bahwa kenaikan HPP ini, ancang-ancangnya di atas 10 persen. "Jadi kalau sekarang HPP beras Rp3.550/kg maka nantinya setelah naik kira-kira sekitar empat ribuan," tambahnya.
Secara terpisah, Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo
mengatakan, kenaikan HPP itu bukan urusan Bulog melainkan itu urusan pemerintah. "Kita hanya sebatas operator saja," katanya.
Pihaknya sambung dia, hanya menyarankan sebaiknya 2006 ini, HPP tidak dinaikkan. Mengapa? Kalau itu dilakukan maka akan memicu kenaikan harga eceran beras. Itu menurutnya sama saja akan memberatkan konsumen. Khususnya konsumen berpenghasilan rendah di perkotaan.
Atas dasar itulah sehingga pihaknya meminta nanti 2007 baru HPP dinaikkan. Itu pun harus disesuaikan dengan situasi perkembangan harga beras regional dan internasional mengingat tingkat harga saat ini sudah relatif tinggi.
Dalam laporan Perum Bulog kemarin, disebutkan bahwa berdasarkan Inpres No.13/2005 secara nasional, pengadaan gabah dan beras dalam negeri dalam rangka pelaksanaan harga pembelian pemerintah (HPP) dilakukan oleh Perum Bulog.
Adapun realisasinya sampai pada 28 Juni 2006 sebanyak 1.154.988 ton, terdiri dari 861.851 ton gabah dan 607.713 ton beras. Jika dibanding pada periode yang sama tahun 2005, maka tahun ini masih lebih sedikit 170.495 ton (12,89 persen). Sedikitnya pengadaan tahun ini disebabkan oleh relatif tingginya harga gabah di tingkat petani karena adanya perubahan pola perdagangan beras terutama perdagangan antarpulau yang disinyalir akibat ketatnya pelarangan beras impor ilegal.

Sumber : ars/Fajar, 4 Juli 2006

Presiden Keluarkan Tanggap Darurat
* Wapres dan Sejumlah Anggota DPR RI ke Sinjai

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Satkorlak serta TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat pascabencana banjir di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Utamanya mempercepat pelayanan kesehatan bagi warga yang luka-luka.
Presiden Yudhoyono menegaskan hal tersebut ketika menerima pimpinan dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Istana Negara, kemarin.
"Sebagai orang yang beriman dan berilmu, kita paham bahwa ada bencana alam yang memang tidak bisa dicegah dan dihindari seperti gempa tektonik dan tsunami. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita merespon hal itu dengan cepat dan tepat,” katanya.
Presiden mengatakan, ada bencana alam yang tidak dapat diantisipasi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun ada pula bencana alam yang diakibatkan karena kesalahan manusia, seperti banjir akibat hutan yang digunduli.
Banjir bandang dengan skala besar yang melanda sejumlah Kabupaten di Sulsel mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas, puluhan warga lainnya masih dinyatakan hilang dan rumah-rumah dan prasarana umum rusak berat.
Korban tewas terbanyak berada di Kabupaten Sinjai Timur dan Utara. Warga lainnya yang menjadi korban berasal dari Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Selayar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Sidrap, di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan bahwa Depsos telah mengajukan tambahan dana taktis penanggulangan bencana alam ke Kementerian Koordinator Kesra sebesar Rp500 miliar. Pasalnya, dana taktis pada APBN 2006 sebesar Rp 200 miliar telah habis digunakan untuk menangani pengungsi Merapi dan gempa Jateng-Yogya.
Bachtiar menjelaskan, Departemen Keuangan secara prinsip telah menyetujui untuk mengalokasikan kenaikan dana taktis Depdos menjadi sebesar Rp500 miliar yang menjadi bagian dari dana taktis Kementrian Koordinator Kesra sebesar Rp1,7 triliun. Dana itu akan cair pascapembahasan APBN-P 2006 Juli mendatang. “Yang jelas menkeu bisa memahami keadaan dan tambahan permintaan Depsos," ujarnya.

* Wapres akan ke Sinjai
Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, tak urung membuat muram wajah Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. JK menyatakan duka dan belasungkawanya yang dalam atas musibah yang merenggut 100 lebih nyawa manusia itu.
Meskipun demikian, Wapres sangat menyesalkan kesalahan manusia yang tidak menjaga alam. Menurut dia, banjir bandang di aliran Sungai Mangontong itu terjadi akibat pembalakan hutan secara liar.
"Karena terjadi hujan 3 hari berturut-turut tentu menimbulkan air bah. Ditambahkan lagi Gunung Bawakaraeng, saya kira ada juga penggundulan," ujar Jusuf Kalla saat jumpa pers di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.
JK menengara bahwa penyebab banjir dan tanah longsor akibat penebangan liar itu karena terindikasi dari munculnya air bah yang secara tiba-tiba dari hutan gundul di hutan Sinjai.
Selanjutnya wapres mengatakan, pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan peralatan medis serta uang tunai Rp1 miliar. Dana tersebut berasal dari Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) untuk dana tanggap darurat di Kabupaten Sinjai dan kabupaten lainnya.
Sementara itu, terkait dana untuk rehabilitasi pascabanjir bandang, Wapres mengaku belum bisa memprediksi karena masih dihitung kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang tersebut.
Bantuan berupa obat-obatan, selimut, serta beras, sudah dikirim sejak kemarin siang. Penanganannya, menurut JK, akan dilaksanakan oleh satkorlak, gubernur, dan bupati. Pemerintah pusat, kata dia, hanya membantu pemda dalam penanganan bencana alam itu.
''Sistemnya memang begitu. Untuk pengobatan tim dokter didatangkan dari Makassar. Dana juga akan dibantu Rp1 miliar dari Bakornas. Korban nanti dibantu rehabilitasi, jumlahnya tergantung berapa rusaknya," ujar JK.
Karena sejumlah ruas jalan rusak, ada dua jalan provinsi yang akan dilalui untuk mengantar bantuan tersebut, yaitu melalui Kabupaten Bone yang jalannya masih baik. Sementara itu, jalan dari Bulukumba yang terputus, akan segera diperbaiki.
Hingga saat ini, jumlah warga yang tewas menurut laporan Pemda yang masuk melalui Bakornas mencapai 120 orang. Namun jumlah itu masih bisa membengkak menjadi 150 orang.
Untuk mengetahui kondisi riilnya, wapres akan meninjau lokasi banjir bandang pada Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Juni, mendatang.
Disinggung soal bencana yang tiada henti saat pemerintahannya, JK mengatakan di Indonesia memang sering terjadi bencana. "Sejak dulu di Indonesia tidak pernah tidak terjadi bencana. Dulu saat jadi Menko Kesra selama tiga tahun saya tangani delapan bencana," tuturnya.
Apalagi, kata dia, negara RI ini luas. Dibandingkan Singapura hanya seperti satu kota.

* Identifikasi Kerusakan

Sejumlah anggota DPR RI asal Sulsel, dipastikan berkunjung ke lokasi bencana banjir di Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Luwu Utara, Kamis 22 Juni, hari ini. Kunjungan di luar agenda parlemen ini guna mengindentifikasi kerusakan pascabanjir yang melanda empat kabupaten itu.
Selain anggota Komisi V, dalam rombongan itu juga ikut legislator asal Sulsel yang duduk di Panitia Anggaran DPR RI. Ada harapan, pemerintah pusat bersedia menguncurkan anggaran guna membantu rekonstruksi rumah korban dan sarana lain yang diterpa banjir bandang itu.
Dari Bandara Hasanuddin Makassar, lokasi pertama yang dikunjungi para anggota DPR adalah Sinjai. Dari daerah yang dipimpin Andi Rudiyanto Asapa ini, selanjutnya ‘tim identifikasi’ ini bergerak ke kabupaten lainnya.
"Kebetulan pekan depan kami menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum. Jadi hasil identifikasi kerusakan akibat banjir di Sulsel segera kami sampaikan," kata Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi V DPR RI.
Hal senada juga dilontarkan Sekretaris Tim Verifikasi Bencana Alam Panitia Anggaran DPR RI, Tamsil Linrung. Kader Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, bersama anggota DPR lainnya yang berasal dari Sulsel akan melihat langsung kondisi daerah konstituen mereka yang dilanda bencana.
Koordinator Panitia Anggaran Komisi V, Malkan Amin, juga membenarkan rencana kunjungan itu. Namun, Malkan belum bersedia berkomentar banyak sebelum melihat kondisi daerah bencana. Yang pasti, kunjungan ini terkait tugas mereka sebagai wakil rakyat.
Menyinggung soal bantuan, Abdul Hadi Djamal menyatakan sudah menyalurkan sebagian dana untuk korban banjir melalui DPW dan DPD Partai Amanat Nasional. Langkah serupa juga dilakukan parpol lain. "Tapi dalam kunjungan ini mudah-mudahan juga ada bantuan pribadi," kata Abdul Hadi Djamal.

Sumber : Anita Anggriany dan Buyung Maksum/Fajar, 22 Juni 2006

Tamsil Road Show Hingga Oktober
Kampanyekan Kesehatan Gratis dan Kesejahteraan Guru

Makassar, Tribun -- Setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel menetapkan Tamsil Linrung sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulsel tahun 2007, sejumlah agenda road show disusun untuk seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Jumat (19/5), mengatakan, kendati posisi Tamsil belum diputuskan sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur, namun Tamsil telah memiliki agenda road show ke seluruh daerah hingga bulan Oktober mendatang.
Safari tersebut dimaksudkan menggalang konsolidasi dan memperkenalkan sosok Tamsil sebagai kandidat asal PKS. Ia diharapkan memperkenalkan dirinya kepada seluruh elemen masyarakat Sulsel.
Pekan depan, kata Akmal, Tamsil diagendakan tampil di Luwu Utara dan Pinrang untuk menyosialisasikan diri sebagai calon gubernur. Kemarin, Tamsil berkunjung ke sejumlah daerah di antaranya Pangkep, Parepare, dan kantong-kantong suara di Kota Makassar.
Akmal mengungkapkan, safari ini berlangsung hingga Oktober karena bulan tersebut diharapkan masa sosialisasi sudah rampung dan koalisi partai dan figur yang permanen telah ditetapkan.
Salah satu "jualan" Tamsil adalah pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan kesejahteraan guru. Anggota panitia anggaran DPR RI ini mengaku sudah meminta seluruh kader PKS agar ikut mengkampanyekan masalah tersebut.
"Semua guru harus sejahtera. Saya bersama teman-teman di Komisi Anggaran DPR RI bertekad memperjuangkan anggaran pendidikan mencapai Rp 20 persen sesuai yang diamanatkan undang-undang dasar kita," jelas Tamsil.
Untuk pelayanan kesehatan gratis, tegas Tamsil, tidak ada lagi orang sakit yang tinggal di rumah karena alasan biaya. Dia mengingatkan, dibutuhkan orang yang bisa mengamankan kebijakan pemerintah tersebut di daerah-daerah. Siapa dong, Pak? (bie/opi)—Dimuat di Tribun Timur, 19 Mei 2006.

Tamsil Inginkan Wakil Berjiwa Enterpreneurship
MAKASSAR -- Pilkada Gubernur Sulsel memang masih setahun lebih. Tapi, bagi Tamsil Linrung--kandidat yang banyak disebut-sebut bakal meramaikan pilkada Gubernur Sulsel--tak masalah jika sudah dibicarakan dari sekarang. Termasuk, sosok yang diinginkan mendampinginya sebagai calon wakil gubernur.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, sosok yang diinginkan mendampinginya harus memiliki jiwa enterpreneurship. Juga yang bisa segera melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. "Siapapun, yang penting bisa segera melakukan perubahan bagi bangsa ini, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia harus mengelola pemerintahan dengan pendekatan enterpreneurship," tegas Tamsil kepada wartawan, Sabtu 6 Mei di PKP Unhas, usai tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional busung lapar dan gizi buruk, bersama Wagub Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Legislator PKS Sulsel ini lantas mencontohkan kepemimpinan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Menurut dia, kepemimpinan di daerah yang baru mekar itu mampu mendorong percepatan kesejahteraan rakyat.Tak hanya itu syarat yang dikemukakan Tamsil. Menurutnya, pemimpin Sulsel ke depan memang harus dari politisi. Akan tetapi politisi yang memiliki kemauan akselerasi perubahan yang cepat, dan berani mengambil risiko dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

"Cukup banyak yang punya skill enterpreneurship, misalnya akademisi Tamsil Arifin yang menjadi komisaris di Tonasa. Banyak juga birokrat yang punya wawasan enterpreneurship yang baik tapi mungkin tidak terlalu menonjol kelihatan," ujarnya. Sebab, Tamsil melanjutkan, kekuasaan identik dengan kekayaan. Namun diharapkan, pemimpin bisa mengubah komitmen kapitalis yang tadinya untuk rekan dan keluarga menjadi kepentingan masyarakatnya.

Menurut Tamsil, banyak masalah yang perlu dibenahi di Sulsel. Tak hanya masalah sosial seperti kemiskinan, gizi buruk hingga DBD. Tapi juga birokrasi perlu dibenahi."Birokrasi kita gemuk, lamban, dan tidak efisien. Perlu juga ada reward dan punishment," ungkapnya.Tamsil menjelaskan, bagi mereka yang berprestasi harus diberikan penghargaan. Sebaliknya, yang tidak lagi efektif bekerja, dipensiunkan saja.

"Siapapun jadi pemimpin Sulsel ke depan harus memprogramkan gerakan pensiun dini bagi yang tak efektif di birokrasi dan diganti dengan anak muda yang progresif," tegas anggota Panitia Anggaran DPR RI ini.Menurut penulis buku bertajuk Panggilan Keadilan ini, kalau birokrasi dapat memposisikan diri sebagai pelayanan yang maksimal, maka masalah yang kerap dialami Sulsel, seperti gizi buruk dapat diminimalisir.

Betapa tidak, di Sulsel, ada hak-hak dasar rakyat yang tidak ada lagi, khususnya pendidikan. Mestinya, kata dia, tak ada lagi anak yang tak memperoleh pendidikan. "Pengemis misalnya. LSM dan parpol mesti proaktif mengangkut mereka agar dapat pendidikan. Dan jangan lagi ada orang sakit yang meninggal tanpa disentuh dokter," tegasnya.

Tamsil menyebutkan, sekarang ada anggaran dari pemerintah sebesar Rp150 ribu per orang miskin. Dana itu bisa untuk perawatan kelas III di rumah sakit. Seharusnya, kata dia, dana itu dimanfaatkan.Apakah yang dimaksud Tamsil itu adalah Syahrul Yasin Limpo atau Tamsil Arifin? Dia hanya tersenyum. Syahrul yang berada di sampingnya juga ikut senyum. Walau demikian, bagi Syahrul, saat ini dirinya hanya memikirkan agar roda pemerintahan dapat berjalan baik. Belum memikirkan soal pilkada.

"Kasihan rakyat kalau kita bicarakan soal pilkada terus. Kan masih lama," ujarnya tersenyum. Asal tahu saja, Syahrul memang disebut-sebut bakal diusung PKS. Namun, saat ditanya peluang itu, Syahrul mengatakan, dirinya ingin meraih gelar doktor lebih dulu, baru memikirkan pilkada."Raih doktor dulu baru pilkada. Kalau tidak jadi kan, yang penting sudah doktor," mantan Bupati Gowa ini tersenyum lebar sambil memasuki mobil dinasnya.Sekadar informasi, sebelum seminar, Syahrul juga sempat memuji Tamsil sebagai sosok yang gagah dan smart. Bahkan dia mengaku grogi dekat dengan seorang calon gubernur. (nin/Tribun Timur, 07 Mei 2006)

SELAMAT DATANG di PORTAL KAMI!