Pemerintah Harus Protes Pecekalan Tamsil Linrung

JAKARTA--MIOL: Pemerintah Indonesia harus melakukan protes kepada Kanada yang mencekal Tamsil Linrung masuk ke negara mereka. Kanada harus menghormati posisi Tamsil sebagai wakil rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (24/3).
Menurut Maarif, pemerintah Kanada harusnya melihat bahwa Tamsil sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ada satupun insiden teror yang terjadi. Dia melanjutkan ketakutan Kanada justru menunjukkan tunduknya mereka pada negara Amerika Serikat (AS) serta teror rasa takut yang selama ini dikampanyekan AS.
Padahal bila mau berpikir sehat, lanjut Ma'arif, Kanada harusnya lebih ingat untuk menghormati posisi Tamsil sebagai anggota dewan yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.
"Seharusnya mereka menghormati anggota parlemen Indonesia dan melindunginya. Tidak layak Kanada melakukan (pencekalan) itu," tandas Ma'arif yang berada di Yogyakarta saat dihubungi.
Dia juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan pada Tamsil sekaligus memprotes tindakan Kanada. "Saya sendiri tidak terlalu sepakat dengan ide-ide dia(Tamsil). Tapi terlepas dari itu, dia adalah pejabat negara, anggota dewan yang harus dihormati oleh siapapun," tandasnya.
Secara terpisah, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan tindakan pencekalan oleh Kanada sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Sebagai mitra dagang terbesar AS, Kanada sangat tunduk pada kebijakan luar negeri yang diterapkan AS termasuk kebijakan pencekalan terhadap orang-orang yang dianggap memusuhi AS.
Dia melanjutkan peristiwa dugaan Tamsil membawa bahan peledak ke Filipina serta kritik-kritik Tamsil terhadap kebijakan luar negeri AS telah membuat dia dianggap musuh dan tidak boleh masuk ke negara sekutunya.
"Dan itu biasa. Banyak profesor dan ahli yang dicekal juga. Misalnya presiden Hugo Chavez yang banyak mengkritik AS, itu juga dicekal meskipun dari sudut pandang kita orang-orang itu benar," tandasnya.
Azyumardi juga mengaku bahwa dalam salah satu kunjungan Presiden AS George W Bush ke Bali, dirinya pernah mengingatkan AS untuk mengurangi kebijakan cekal. Seharusnya, lanjut Azyumardi, AS dan negara sekutunya tidak menolak kunjungan tokoh dari negara manapun, apalagi pejabat negaranya.
"Saya katakan juga kebijakan seperti itu tidak akan menolong, namun hanya akan memperburuk citra AS di mata masyarakat dunia. Tapi bagaimana lagi kalau itu sudah menjadi kebijakan keamanan mereka," jelasnya. (MJ/OL-06)
(Sumber: Media Indonesia, [24/3/2007] Penulis: Markus Junianto Sihaloho)